AJI Malang Kolaborasi Bersama Dorong Perlindungan Jurnalis

AJI Malang Kolaborasi Bersama Dorong Perlindungan Jurnalis

Malang – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang mencatat masih ada praktik pelarangan dan sensor terhadap jurnalis saat melakukan kerja – kerja jurnalistik. Pelakunya, mulai dari oknum kepolisian sampai institusi pemerintah di Malang.

Seorang warganet di Malang juga ditangkap polisi karena unggahannya di sosial media dianggap menghina presiden. Seorang warganet lainnya harus berurusan pula dengan kepolisian meski tidak sampai ditangkap dan ditahan.

Ketua AJI Malang, Mohammad Zainuddin mengatakan, berbagai kasus itu menunjukkan jurnalis maupun kelompok masyarakat sipil sama – sama rentan mengalami kekerasan, persekusi, intimidasi sampai kriminalisasi.

“Kita ini hidup di dunia nyata dan dunia maya. Tapi sayangnya dua kehidupan itu sama – sama berbahayanya,” kata Zainuddin.

AJI Malang menggelar diskusi terarah bertema Kebebasan Berekspresi Versus Kriminalisasi pada Senin, 28 Oktober 2019. Diskusi ini melibatkan sejumlah perusahaan media, organisasi jurnalis PWI, IJTI dan PFI, praktisi hukum serta kelompok masyarakat sipil. Mereka memberikan pandangan tentang situasi kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers.

Diskusi ini sebagai respon atas situasi sosial dan politik paska tahun – tahun politik 2018 dan 2019 yang masih terasa tegang. Berbagai regulasi yang sedang disiapkan oleh pemerintah juga berpotensi menjerat jurnalis dan aktivis, misalnya RKUHP. Belum lagi UU ITE yang kerap dipakai untuk menjerat warga.

Saat gelombang unjuk rasa di berbagai daerah menolak berbagai perundangan itu pada September 2019, tidak sedikit jurnalis jadi korban kekerasan. Tercatat saat itu ada lebih dari 10 jurnalis di berbagai daerah jadi korban kekerasan aparat saat meliput aksi unjuk rasa.

“Karena ini tidak hanya membahas tentang kekerasan terhadap wartawan. Semua rentan dikriminalisasi atau jadi korban kekerasan terkait kebebasan berekspresi,” tutur Zainuddin.

Himawan Sutanto, Kepala Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang mengatakan, ada kesenjangan kemerdekaan pers yang cukup tinggi. Skor Indeks Kemerdekaan Pers di Jawa Timur mencapai 70, angka yang cukup lumayan.

‘Dari tinjauan kritis kondisi kemerdekaan pers sebenarnya jauh lebih buruk dari itu. Butuh riset mendalam, juga gerakan literasi tidak ada kekerasan terhadap jurnalis,” ujar Himawan.

Kepala Jurusan Ilmu Komunikasi UB Malang, Antoni mengatakan, jurnalis dan masyarakat rentan dijerat dengan UU ITE. Ini harus jadi kajian yang serius agar kebebasan berekspresi tidak dikebiri.

“Negara masih sering menggunakan perundangan itu, jadi teror terhadap kebebasan berekspresi,” kata Antoni.

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Widyagama Malang, Sulthon Miladiyanto mengatakan, pusat bantuan hukum perguruan tinggi siap andil mendorong perlindungan terhadap kebebasan berekspresi.

“Bila perlu semua organisasi jurnalis bersatu untuk membentuk lembaga bantuan hukum. Kami siap membantu,” kata Sulthon.

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Merdeka Malang, Hartarto Pakpahan mengatakan, praktisi siap membantu bila para jurnalis berperkara atau mengalami kekerasan. “Secara prinsip kami siap membantu,” tuturnya.

Diskusi ini sendiri bakal digelar secara rutin dan bergantian dari satu lembaga ke lembaga lainnya. Ada kesepakatan bersama untuk mendukung kebebasan berekspresi dan membantu perlindungan terhadap jurnalis maupun masyarakat sipil. Serta merancang gugus tugas perlindungan terhadap jurnalis serta gerakan literasi ke masyarakat.

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *