Komunitas Pers Indonesia Deklarasikan Komite Keselamatan Jurnalis

Komunitas Pers Indonesia Deklarasikan Komite Keselamatan Jurnalis

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bersama sejumlah lembaga mendeklarasikan KOMITE Keselamatan Jurnalis di gedung Dewan Pers pada Jumat, 5 April 2019. Ini sebagai wujud dari kolaborasi bersama menangani kasus kekerasan pers dan jurnalis.

Komite ini khususnya bertujuan untuk menangani kasus kekerasan jurnalis. Dengan menyediakan skema pendanaan atau safety fund journalists. Para inisiator dan pendiri komite telah menyusun Standar Operasional prosedur (SOP) yang akan menjadi pedoman dalam penanganan dan pencegahan kasus kekerasan jurnalis dan pekerja media.

Komunitas masyarakat pers menyadari, dalam kurun tiga tahun terakhir Indonensia diramaikan berbagai perhelatan politik. Mulai dari pemilihan kepala daerah serentak di berbagai daerah hingga pemilihan presiden dan pemilihan legislatif pada 2019 ini. Tahun – tahun politik itu memengaruhi iklim kebebasan pers di Indonesia.

Bidang jurnalisme dan media berkembang dengan pesat, meski kondisinya secara keseluruhan belum sepenuhnya menggembirakan. Terutama berkaitan dengan kebebasan pers dan profesionalisme jurnalis dan media di Indonesia. Reporter Sans Frontiers atau Reporter Without Borders, organisasi pemantau media berbasis di Paris, pada 2018 menempatkan Indonesia pada peringkat 124 dari 180 negara.

Posisi Indonesia masih lebih baik dari Filipina di peringkat (131), Myanmar (137), Kamboja (142), Malaysia (145), Singapura (151), Brunei (153), Laos (170), dan Vietnam (175). Tapi Indonesia berada di belakang Timor Leste yang ada di peringkat 93.

Reporter Without Borders dalam pemeringkatan mengacu pada tiga aspek untuk menjadi tolak ukur menilai kondisi kebebasan pers sebuah negara. Meliputi hukum, politik, dan ekonomi. Di bidang hukum misalnya, menyoroti aspek regulasi sebuah negara terhadap kebebasan pers.

Aspek politik menyoroti kebijakan yang berdampak terhadap kebebasan pers. Termasuk dalam bagian ini adalah kasus kekerasan terhadap jurnalis dan media. Iklim ekonomi menyorot lingkungan ekonomi negara yang berdampak pada kebebasan pers.

Bidang Advokasi AJI Indonesia mencatat, setidaknya terjadi 64 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Bentuknya mulai dari pengusiran, kekerasan fisik hingga pemidanaan hasil karya jurnalistik. Jumlah ini meninggat dibanding tahun lalu yang terdata sebanyak 60 kasus. Kasus kekerasan terhadap jurnalis paling banyak terjadi tahun 2016 lalu (sebanyak 81 kasus), paling rendah 39 kasus pada tahun 2009 silam.

Sebagian kasus kekerasan maupun pemidanaan jurnalis terkait langsung dengan kontestasi politik, baik di level nasional maupun di daerah. Selain itu, kondisi kekerasan yang terus meningkat diperburuk oleh lemahnya penegakan hukum oleh aparat kepolisian. AJI bersama sejumlah lembaga didukung Internasional Media Support (IMS) menginisiasi kolaborasi dalam penanganan kasus kekerasan pers dan jurnalis mendeklarasikan KOMITE Keselamatan Jurnalis.

Lembaga yang juga terlibat menginisiasi sekaligus jadi anggota Komite ini bersama AJI antara lain, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Safenet, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI), Amnesti International Indonesia, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI).

 

Narahubung: Komite Keselamatan Jurnalis

Sasmito Madrim (AJI Indonesia) 085779708669
Gading Yonggar Ditya (LBH Pers) 081392946116
Isnur (YLBHI) 081510014395
Wahyu Triogo (IJTI) 08811804598
Wahyu Dhyatmika (AMSI) 0818317182
Nenden Sekar Arum (Safenet) 087893889366
Haeril Halim (Amnesty International) 08118820055
Ikhsan Raharjo ( SINDIKASI) 082111351708
Raymundus Rikang (FSPMI) 085851049888

 

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *