AJI Malang Tuntut Kapolres Pasuruan Kota Menindak Anggota Perampas Alat Kerja Wartawan

AJI Malang Tuntut Kapolres Pasuruan Kota Menindak Anggota Perampas Alat Kerja Wartawan

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang mengecam dan memprotes perampasan dan penghapusan video dan gambar milik jurnalis TVOne Ary Suprayogi dan Iwan Nurhidayat (Suarapublik.com). Saat keduanya melakukan kerja jurnalistik di Markas Kepolisian Resor Pasuruan Kota pada Senin, 25 Maret 2019.

Ary Suprayogi menuturkan, sekitar pukul 09.12 WIB ia bersama Iwan Nurhidayat meliput tahanan kabur di ruang tahanan Polresta Pasuruan Kota. Mereka mengambil gambar suasana dan kondisi markas, termasuk lorong dan papan bertulisan Polres Pasuruan Kota.

Sekitar pukul 09.18 WIB Ary dan Iwan bertemu Kepala Satuan Reserse Kriminal Ajun Komisaris Polisi (AKP) Slamet Santoso dan Abdul Majid, wartawan JTV. Mereka pun terlibat obrolan ringan di samping ruang pertemuan sisi barat.

Berselang 20 menit, Ary dan Iwan melanjutkan pengambilan gambar di jalan depan ruang tahanan laki-laki dari jarak sekitar 7 meter alias tidak sampai masuk ke dalam ruang tahanan. Saat mengambil gambar, tiba-tiba dua personel (satu berseragam dan satu berpakaian biasa) berteriak. “Hei, ngapain ini ambil gambar. Sudah ada izinnya ya dari Propam. Hapus!” kata salah seorang dari mereka.

Saat bersamaan ada anggota berseragam Propam di dekat lokasi kejadian. Dua anggota Polres Pasuruan Kota itu kemudian merampas alat perekam milik Iwan dan kamera milik Ary yang sudah berisi video dan gambar hasil liputan. Kedua polisi menghapus seluruh gambar dan video. Ary Suprayogi sempat memprotes perlakuan tersebut tapi tidak digubris.

Selanjutnya anggota Propam membawa ketiga wartawan (Abdul Majid, Ary Suprayogi, dan Iwan Nurhidayat) menjumpai Kepala Subbagian Humas Polresta Pasuruan Kota AKP Endy Purwanto. AKP Endy mengakui ada kesalahpahaman dan lalu meminta agar ketiga wartawan melakukan pengambilan gambar ulang dengan pengawalan Endy.

Sehubungan dengan kejadian di atas, AJI Malang menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Dua personel Kepolisian Resor Pasuruan Kota telah melanggar kemerdekaan pers yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers atau UU Pers dengan mengintimidasi, perampasan alat kerja dan penghapusan hasil kerja wartawan.

Dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pers disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Penjelasannya, pers bebas dan tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.

Dalam Pasal 4 ayat (2) UU Pers disebutkan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran atau pelarangan penyiaran.

Dalam Pasal 4 ayat (3) UU Pers disebutkan bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Sedangkan Pasal 8 sangat jelas menyebutkan bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

Jelaslah, perbuatan kedua polisi tadi merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam Pasal 18 UU Pers disebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta rupiah.

2. Meminta kepada Kepala Kepolisian Resor Pasuruan Kota untuk memberikan sanksi tegas kepada anggotanya yang telah menghambat atau menghalangi pekerjaan wartawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU Pers. Tindakan perlu diberikan supaya kejadian serupa tidak berulang di masa mendatang.

Perlu kami ingatkan pula, pemberian sanksi tegas kepada pelaku bukan hanya untuk menghormati UU Pers tapi sekaligus ditujukan untuk membina anggota kepolisian demi menghormati perundang-undangan yang berlaku, sekaligus penghargaan tinggi terhadap hak asasi manusia, serta menjaga martabat dan citra kepolisian.

Hal itu mengacu pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol: KEP/32/VI/2003 tanggal 1 Juli 2003. Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sama dengan mencederai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Begitu pun kami mengapresiasi kebijakan AKP Endy Purwanto yang kemudian memperbolehkan wartawan kembali meliput dan memberi pengawalan selama wartawan bekerja di dalam lingkungan Markas Kepolisian Resor Pasuruan Kota.

3. Kami mengimbau semua pihak untuk selalu menghormati perundang-undangan yang berlaku dan melindungi jurnalis dalam menjalankan profesinya. Setiap terjadi sengketa pemberitaan diselesaikan dengan menempuh mekanisme yang diatur dalam UU Pers.

4. Kami mengingatkan kepada semua jurnalis di Pasuruan untuk selalu bersikap terbuka dalam menerima segala kritikan; tetap menjaga kesantunan perilaku dan perkataan saat bertugas, tetap bekerja profesional dengan menjunjung tinggi UU Pers dan menaati Kode Etik Jurnalistik, serta tetap kompak bersatu membangun solidaritas dan kerjasama untuk menghadapi segala bentuk kekerasan yang bertentangan dengan kemerdekaan pers.

Malang, 25 Maret 2019
Hari Istiawan (Ketua AJI Malang)
Abdul Malik (Sekretaris AJI Malang)
Yatimul Ainun (Divisi Advokasi AJI Malang)

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *