Media Online Wajib Jaga Orisinalitas Karya

Sabine Torres dalam pelatihan media online bersama AJI Malang

Dok AJI Malang/Sabine Torres dalam pelatihan media online bersama AJI Malang

 

Malang – Pengelola dan jurnalis di media siber atau online harus lebih berhati – hati dalam memuat produk jurnalistik hasil siaran pers. Sebab selain persoalan etika, karya jurnalistik hasil siaran pers juga bisa berdampak fatal pada ranking media di situs pencarian google.

 

CEO Dijonscope.com Prancis, Sabine Torres mengatakan, google mampu membaca pola pemberitaan di semua media online menggunakan algoritma mereka. Memilah ribuan informasi yang tersebar di internet. Berdasarkan sistem itu diketahui jika 70 persen produk pemberitaan yang dipindai google adalah hasil copy paste.

 

“Pengelola dan jurnalis media online harus berhati – hati. Sebab, google akan membaca media yang pertama memuat siaran pers, selebihnya bisa dianggap plagiasi,” ujar Sabina saat pelatihan mengelola konten lokal yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang, Selasa 9 Agustus 2016.

 

Karena itu, media online wajib memperhatikan orsinilitas produk jurnalistik yang dimuat. Pengelola media onlie harus menghargai karya cipta dengan tak sekedar memuat utuh siaran pers. Meski pun tujuan dari pembuat rilis berita itu agar informasi yang ingin disampaikannya diterima secara utuh.

 

Siaran pers bisa diberi nilai tambah dengan konfirmasi ulang. Tujuannya, untuk kedalaman produk jurnalistik dan agar pola pemberitaan tak seragam. Menyebut sumber berita yang dikutip secara etika juga sudah benar. Namun, lebih baik juga menyertakan netlink atau tautan berita yang kali pertama memuat siaran pers sumber berita.

 

“Sekedar menyebut dari mana sumber berita yang kita kutip itu tak cukup bagi google. Lebih baik menyertakan tautannya agar media kita tak dituduh copy paste oleh google. Ini juga menjadi nilai tambah bagi media kita di ranking google,” ujar Sabine.

 

Berdasarkan data Dewan Pers, dari 43.300 media siber hanya 211 perusahaan yang memenuhi standar perusahaan pers profesional. Yakni berbadan hukum dan jelas penanggungjawab redaksinya.

 

“Tahun lalu ada sepuluh perusahaan pers yang kami keluarkan dari data perusahaan pers professional. Mereka melanggar prinsip jurnalistik,” kata Anggota Dewan Pers, Imam Wahyudi saat hadir dalam sebuah diskusi media di Malang pada akhir Juli lalu.

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *