Jawa Timur Empat Besar Jumlah Aduan Pemberitaan

DSC_1618

MALANG – Dewan Pers menerima sebanyak 824 pengaduan ketidakpuasan atas pemberitaan dari Provinsi Jawa Timur. Ini menempatkan Jawa Timur diperingkat empat pengaduan secara nasional.

“Secara kualitas, produk pers dari perusahaan pers di Jawa Timur bagus. Tapi jumlah aduannya juga sangat besar,” kata anggota Dewan Pers, Imam Wahyudi dalam diskusi di Bazar Media yang diselenggarakan AJI Malang di Universitas Widyagama Malang, Minggu (28/5/2016).

Selain jumlah laporan ketidakpuasan atas produk pemberitaan, Dewan Pers juga menerima 250 pengaduan keberatan atas pemberitaan media massa. Pengaduan itu bukan berasal dari pihak yang berkaitan langsung dengan berita dan mayoritas dari kalangan mahasiswa.

“Tingginya pengaduan dari mahasiswa ini juga menunjukkan bahwa masyarakat kita semakin kritis terhadap isi produk jurnalistik,” ujar Imam.

Hak publik untuk mengkritik isi pemberitaan sendiri dijamin oleh UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kondisi ini tentu berbeda di era orde baru yang tak menjamin hak publik untuk mengajukan keberatan atas pemberitaan, terutama jika bukan dari pihak yang langsung bersangkutan dengan berita.

Pada era orde baru pula perusahaan media harus memiliki lisensi dan jika tidak maka masuk kategori illegal yang bisa dibredel oleh pemerintah. Selain itu, pada masa itu pula pemerintah bisa mengintervensi isi pemberitaan. Sehingga banyak media pada saat itu yang tak berani kritis pada kebijakan pemerintah.

“Kalau saat ini semua media bisa menulis apa saja, termasuk kritik keras terhadap pemerintah. Dulu media tak berani menulis korupsi pejabat negara,” ucap Imam.

Setelah ada kebebasan pers dengan terbitnya UU Pers, muncul 1.687 media atau meningkat 600 persen setelah reformasi. Sebelumnya jumlah media hanya 189 buah. Setelah itu, media berguguran dan mengikuti seleksi alam. Pada 2000 tersisa 290 buah media massa yang memiliki kriteria sebagai perusahaan pers.

“Perusahaan pers yang benar itu sesuai peraturan Dewan Pers harus memiliki badan hukum yang artinya berbentuk perseoran terbatas, bisa juga dikelola oleh yayasan atau koperasi,” tutur Imam.

Sekretaris Jenderal AJI Indonesia, Arfi Bambani Amri mengatakan jika AJI menyatakan perang terhadap media abal-abal. Beberapa faktor maraknya media abal-abal yakni situasi ekonomi, belum ada standar dan profesionalisme. “Jangan gadaikan independensi,” katanya.

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *