Media Harus Proaktif Awasi Anggaran Publik (4-habis)

Oleh Eko Widianto

Sejumlah narasumber seperti pejabat pemerintah, atau tokoh masyarakat kadang masih takut atau enggan menemui jurnalis. Mereka cenderung menghindar, tak memberikan informasi yang dibutuhkan. Padahal, mereka justru rugi karena tidak memberikan data atau informasi pembanding atas informasi awal yang diterima jurnalis. Sebab jika tak menemukan sumber primer jurnalis akan mencari sumber sekunder. Sehingga berita yang disajikan kurang proporsional. Jika tak salah atau menyembunyikan sesuatu kenapa harus takut menghadapi wartawan?

Jangan berikan iming-iming uang atau imbalan tertentu. Bagi jurnalis profesional menerima sesuatu dari narasumber merupakan pelanggaran
etika. Sesuai kode etik jurnalistik, jurnalis tidak dibenarkan menyalahgunakan profesi atau menerima suap. Jika ada jurnalis yang memeras atau meminta uang kepada narasumber, silahkan dilaporkan ke polisi. Tindakan tersebut merupakan tindakan kriminal dan organisasi pers tak akan membela jurnalis yang berbuat kriminal atau melanggar
hukum.

Sejauh ini masih banyak pemerintah yang mengalokasikan anggaran untuk “uang saku” jurnalis. Padahal, mereka tak bekerja di pemerintahan yang harus menerima uang saku atau upah. Gebrakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghapus anggaran dana hibah untuk jurnalis Rp 2,1 miliar layak diikuti pemerintah daerah yang lain. Anggaran tersebut lebih baik dialihkan untuk membiayai pendidikan, pelayanan kesehatan atau suplai air bersih. (habis)

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *