Media Harus Proaktif Awasi Anggaran Publik (2)

Oleh Eko Widianto

Bill Kovach & Tom Rosenstiel dalam buku berjudul The Elements of Journalism (Three Rivers Press, New York, 2001) mereka menyebut unsur utama jurnalisme ada sembilan. Setelah era digital, dilengkap menjadi sepuluh elemen jurnalsme.

Diantaranya, Journalism’s first obligation is to the truth (Kewajiban pertama jurnalisme adalah kepada kebenaran), Its first loyalty is to citizens (Loyalitas pertamanya adalah kepada warganegara). Its practitioners must maintain an independence from those they cover (Para praktisinya harus menjaga kemandirian dari mereka yang diliputnya). It must serve as an independent monitor of power (ia harus melayani sebagai pemantau independen kekuasaan). It must provide a forum for public criticism and compromise (Ia harus menyiapkan forum bagi kritisime dan kompromi publik). It must strive to make the significant interesting and relevant (Ia harus berupaya membuat hal penting menarik dan relevan).

It must keep the news comprehensive and proportional (ia harus menjaga berita luas dan proporsional). Its practitioners must be allowed to exercise their personal conscience (para praktisinya harus diizinkan menjalankan keyakinan pribadinya). Elemen ke sepuluh, warga kian terlibat dalam proses produksi konten jurnalistik melalui interaksi di media digital.

Jurnalis profesional seharusnya menyajikan laporan mendalam atau laporan investigasi tak hanya berita talking news yang dangkal karena faktanya tipis. Sejauh ini jurnalis kesulitan menyajikan liputan mendalam atau laporan investigasi karena beban berita berlebihan. Selain itu, perusahaan pers tak membekali jurnalis-nya dengan pelatihan menulis yang memadai. Padahal, kadang mereka memiliki data, informasi awal yang bisa dikembangkan menjadi tulisan mendalam atau laporan investigasi. Fakta keras seperti dokumen, surat dan foto akhirnya tak berguna, sekedar menghiasi laci meja.

Untuk mengetahui postur anggaran bisa melototi APBD di setiap daerah. APBD juga menjadi alat ukur obyektif apakah pemerintah berpihak kepada rakyat. Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik memudahkan lembaga dan perseorangan untuk mendapat dokumen melalui Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID). Apalagi, APBD merupakan dokumen publik bukan dokumen rahasia. Sehingga setiap warga Negara berhak untuk mengetahui dan memiliki data APBD. Setelah memperoleh APBD, jurnalis juga harus
bisa membaca dan memahami APBD. Agar berita yang disajikan akurat dan bisa dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan pasal 33 Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, fungsi pers adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Nah, fungsi kontrol sosial mengandung makna demokratis yang terdapat unsur Social participation (keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan), Social responsibility (pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat), Social support (dukungan rakyat terhadap pemerintah), Social control (kontrol masyarakat terhadap tindakan-tindakan pemerintah). Sudah sewajarnya jika media massa mengawasi dan menyampaikan penyelewengan kekuasan maupun anggaran aparatur Negara. ()

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *