Media Harus Proaktif Awasi Anggaran Publik (1)

Ilustrasi demonstrasi korupsi

 

Oleh Eko Widianto

Media massa rajin menurunkan berita mengenai kebocoran anggaran negara (APBN/APBD), umumnya jurnalis menanti data dan sumber informasi atau jemput bola bukan proaktif. Jurnalis menanti pengungkapan kasus atau hasil audit terutama dari otoritas negara seperti BPK, BPKP, KPK, Kejaksaan dan Polri. Juga berasal dari CSO seperti ICW, Fitra, MCW, dll. Sehingga beritanya cenderung reaktif bukan proaktif. Media massa memblow-upnya secara bertubi-tubi. Jika ada temuan atau pengungkapan kasus lain, mereka bakal berpaling ke kasus yang baru. Menjadi penari, mengikuti gendangan yang ditabuh orang lain.

Seperti yang terjadi selama ini, tidak konsepsional. Imbasnya? Berita acap menggantung sehingga akhir kisah tak jelas. Khalayak pembaca, pendengar, atau pemirsa pun hanya bisa mereka-reka seperti apa gerangan keadaan yang sebenarnya. Isu yang datang begitu cepat datang dan pergi menjadi sebuah alasan pembenar. Beban kerja yang menumpuk
juga menyebabkan jurnalis malas untuk belajar membaca anggaran atau menelusuri perkara yang berkaitan dengan anggaran publik. Modal kerja yang cekak juga menjadi persoalan, tak banyak media massa yang mengeluarkan anggaran untuk liputan khusus atau laporan investigasi.

Laporan investigasi adalah watchdog journalism bukan pembocor rahasia atau leak journalism dan bukan laporan sembunyi-sembunyi atau paparazzi journalism. Sebenarnya, pers kita bisa berperan lebih banyak layaknya anjing penjaga atau watchdog penyimpangan anggaran atau kekuasaan oleh aparatur Negara. Caranya, tidak menari dalam iringan gendang pihak lain. Sebaliknya, proaktif menelusuri sendiri penyimpangan anggaran dan kekuasaan. Dalam konteks anggaran publik, jurnalis tak harus menunggu kasus terkuak melainkan mengawasi proses penganggaran mulai awal hingga akhir.

Cermati siklus anggaran berawal dari perencanaan dan berujung pertanggungjawaban. Sementara selama ini fokus terhadap sektor pengeluaran atau belanja. Padahal sektor penerimaan atau pendapatan pun tak kurang bermasalah. Sebaiknya kedua sektor sama-sama harus menjadi perhatian. Tapi jurnalis harus memperhatikan keberimbangan narasumber, penggalian informasi, verifikasi, dan menjaga akurasi. (bersambung)

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *