60% Anggaran Pendidikan untuk Gaji

60% Anggaran Pendidikan untuk Gaji 
Senin, 25/06/2012 | 11:26 WIB
MALANG – Total anggaran pendidikan Kota Malang pada 2012 ini sebesar Rp 502 miliar. Dari jumlah itu, 60% diantaranya atau sekitar Rp 355 miliar, digunakan untuk membayar gaji guru. Sisanya, baru digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan dan pembangunan fisik.

Ketua Yayasan Malang Corruption watch (MCW), Lutfi J Kurniawan, mengatakan, seharusnya komposisi anggaran di Dinas Pendidikan (Dispendik) adalah fifty-fifty, bukan lebih banyak untuk belanja langsung seperti untuk gaji pegawai.

“Faktanya, sebagian besar anggaran pendidikan yang ada di APBD Kota Malang itu lebih banyak digunakan untuk gaji pegawai,” kata Lutfi, dalam diskusi peran jurnalis dalam mengawal transparansi anggaran yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen Malang, Minggu (24/6).

Menurutnya, besaran anggaran untuk gaji pegawai menunjukkan jika Pemkot Malang kurang mendukung kebijakan pendidikan seutuhnya di Kota Malang. Apalagi, banyak masyarakat miskin yang tak mampu membayar pendidikan. Sedangkan selama ini mereka kesulitan mengakses pendidikan secara murah.

Dalam prakiknya, malah banyak indikasi korupsi di sektor pendidikan. Korupsi dilakukan oleh guru, kepala sekolah, Dinas Pendidikan dan Kementerian Pendidikan.

“Modus yang digunakan banyak, mulai dari memotong Dana Alokasi Khusus (DAK), penggelembungan dana melalui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), sampai dengan menambah jumlah siswa fiktif untuk dana Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA),” urai Lutfi.

Banyaknya anggaran pendidikan yang digunakan untuk gaji pegawai ini dibenarkan oleh Anggota Komisi B DPRD Kota Malang, Ya’qud Ananda Gudban. “Hanya 20 persen dana pendidikan Kota Malang yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan,” ujar perempuan yang biasa disapa Nanda ini.

Selebihnya, banyak digunakan untuk kepentingan fisik bangunan. Padahal, sebagian besar sekolah yang ada di Kota Malang kondisinya masih layak. Karena lebih banyak untuk gaji pegawai itulah, prestasi pendidikan Kota Malang sangat rendah.

“Sebagai kota yang memiliki ikon sebagai kota pendidikan, prestasi hasil ujian nasional pada tahun ini hanya menempati peringkat 35 dari 38 daerah di Jawa Timur. Ini sangat ironis,” ucap Nanda.

Ia sendiri mendesak Dispendik Kota Malang untuk lebih memprioritaskan kualitas pendidikan di Kota Malang. “Sehingga kualitas pendidikan di Kota Malang bisa lebih baik lagi,” pungkas Nanda. zar


Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *