AJI Malang Minta Perundangan Tak Belenggu Kebebasan Pers

Selasa, 04 Mei 2010 11:52 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta -Aktivis Aliansi Jurnalis Independen Malang, Jawa Timur, memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia dengan menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Malang, Selasa (4/5).

Dalam aksinya, mereka meminta masyarakat dan Pemerintah menjadikan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai produk hukum yang bisa mendukung kebebasan pers. “Jangan malah menjadi belenggu kebebasan pers,” kata Koordinator Divisi Advokasi AJI Malang Eko Widianto.

Menurut Eko, dalam undang-undang dicantumkan pasal yang mengatur kriteria informasi yang bisa tak diberikan oleh lembaga publik. Informasi itu adalah yang menyangkut rahasia negara, rahasia di bidang bisnis dan privasi. “Kami khawatir para pejabat berlindung di balik ketentuan tersebut,” ujar Eko.

Eko mengatakan pers mencari, memperoleh dan menyebarkan informasi publik yang menyangkut segala segi kehidupan masyarakat. Karena itu kepentingan publik harus dijadikan tolok ukur apakah suatu informasi layak dirahasiakan atau tidak. “Pers bekerja untuk kepentingan publik.”

Dalam pernyataan sikapnya, aliansi menyatakan undang-undang itu harus dimaknai sebagai produk hukum yang menjamin keterbukaan informasi bagi semua warga negara, termasuk jurnalis. Juga harus dimaknai sebagai kekuatan baru untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Aliansi meminta lembaga publik segara membentuk komisi informasi untuk memudahkan jurnalis mengakses informasi. Sejak undang-undang itu mulai diberlakukan pada 30 April lalu, lembaga publik di Malang belum ada yang membentuk Komisi Informasi.

Padahal, komisi Informasi dalam undang-undang merupakan suatu kewajiban. “Lembaga publik lambat merespon aturan baru ini,” katanya.
Eko khawatir dengan tak segera dibentuknya Komisi Informasi, jurnalis akan kesulitan mengakses informasi yang berdampak pada tersumbatnya hak masyarakat mendapatkan informasi.

Kepada jurnalis, aliansi meminta agar selalu meningkatkan kapasitas profesionalnya dan berpegang teguh pada Kode Etik Wartawan Indonesia. BIBIN BINTARIADI

http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa_lainnya/2010/05/04/brk,20100504-245316,id.html

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *