Terorisme adalah Musuh Demokrasi Indonesia

Kamis, 30 Juli 2009 03:39 WIB

René L Pattiradjawane

Ini adalah kejanggalan, tetapi bukan pelintiran. Kejanggalan terjadi ketika semua stakeholder pelaksana reformasi dan demokrasi, dari wartawan sampai kepala negara, meramu persoalan pilpres dan hasilnya serta ledakan bom bunuh diri Kuningan II terkait dengan hasil yang ingin dicapai dalam pesta demokrasi tahun ini.

Bagi para wartawan dalam era globalisasi dengan ledakan informasi yang menghadirkan persaingan yang ketat, romantika jurnalisme membawa kenikmatan tersendiri. Keseluruhan potret persoalan yang dihadapi, mulai dari pilpres sampai terorisme sebagai ”berita besar”, membawa kenikmatan berbeda dengan pemberitaan rutin.

Media massa akhirnya bertindak sebagai intelijen, bidang yang tidak melulu menjadi monopoli kekuasaan negara karena metodologi dan pendekatan jurnalistik maupun intelijen hampir sama walaupun tak serupa. Konsumsi jurnalistik adalah para pemirsa dan pembaca. Konsumsi intelijen adalah para pengambil keputusan di pemerintah, termasuk presiden.

Memang, dan sering kali terjadi, perilaku jurnalisme intelijen ini atas nama laporan investigasi tenggelam dalam romantika yang tidak terhindari. Keseluruhan produk pemberitaan elektronik dan cetak mengarah dan mengabdi pada kepentingan dan kebenaran yang tidak bisa diukur.

Musuh demokrasi

Bom bunuh diri Kuningan II ditangani dan diinvestigasi secara jempolan oleh Polri untuk menghasilkan sketsa pelaku, jenis bahan peledak, serta mengidentifikasi korban dalam waktu yang sangat singkat. Namun, hal itu diganggu dan terganggu oleh pemberitaan media massa maupun para politisi. Politisi yang membonceng popularitas teroris yang menewaskan sembilan orang tidak berdosa.

Ada calon presiden yang menggunakan laporan intelijen dan seolah-olah mengadu kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara. Bahwa kemenangan politiknya yang landslide dalam Pilpres 2009 terancam pelantikannya sebagai presiden periode lima tahun mendatang.

Kita teringat pemilu Perancis 2007. Nicholas Sarkozy dalam pidatonya secara jelas dan gamblang mengatakan, ”… terorisme adalah musuh demokrasi.” Terorisme berbeda dengan proliferasi nuklir atau persoalan degradasi lingkungan hidup yang sama-sama berbahaya bagi kelangsungan kehidupan.

Kita mampu menangani persoalan nuklir dan lingkungan hidup dalam kehidupan demokrasi melalui aksi politik energik dan kerja sama kolektif.

Terorisme adalah kebalikannya, menggigit seperti seekor pitbull (jenis anjing) yang menekan giginya menyebabkan kesakitan yang sangat. Pada saat itu para pelaku terorisme mengetahui lawannya semakin kuat. Mereka menyadari cita-citanya melawan kemapanan, kebebasan liberal, dan sekularisme menjadi semakin lemah.

Laporan intelijen harus digunakan semestinya dan sering kali memiliki label For Your Eyes Only. Laporan intelijen berbeda dengan laporan jurnalistik karena konsumennya juga berbeda.

Produk intelijen

Betul apa yang dikatakan oleh ”Dr Terorisme”, mantan Kepala BIN Jenderal (Purn) Hendropriyono yang mempertahankan disertasi doktoralnya, ”Terorisme dalam Filsafat Analitika: Relevansinya dengan Ketahanan Nasional” di UGM, akhir pekan lalu. Intelijen Indonesia tidak bisa dikatakan kecolongan dalam kasus bom Kuningan II. Tidak mungkin mendeteksi apa yang ada di dalam benak teroris.

Dalam konteks ini, persoalan kita bukan terorisme an sich, melainkan mencoba melihat keseluruhan proses dengan berbagai pertanyaan tanpa mengganggu penyidikan tugas Polri.

Kalau kelompok tradisional seperti Jamaah Islamiyah sudah tidak memiliki jaringan karena manajemen di tingkat atas, menengah, dan para panglima di bawahnya sudah ditangkap—seperti yang diungkap Brigjen (Pur) Suryadharma Salim, mantan Kepala Detasemen Khusus 88 Polri—siapa pelaku bom Kuningan II?

Apakah kita menghadapi sebuah aktivitas proto-terorisme yang bisa digunakan siapa saja untuk kepentingannya masing-masing, termasuk Noordin M Top yang sedang diburu Polri? Kalau tekanan psikologis dilakukan jaringan terorisme dalam melawan demokrasi, kenapa tidak menunggu kehadiran tim Manchester United yang menginap di salah satu hotel, menghadirkan shock and awe warfare yang setara dengan tragedi New York 2001 dan Mumbai 2007.

Perang melawan terorisme tidak boleh dijadikan sebagai zero sum game. Badan-badan intelijen perlu menata diri secara serius dan tidak lagi bisa dijadikan batu loncatan untuk menuju ke jenjang kepangkatan perwira tinggi. Kepala negara sebagai konsumen satu-satunya produk intelijen juga harus memahami bahwa produk tersebut tidak bisa diumbar. Produk intelijen harus digunakan untuk memerangi terorisme yang mengancam demokrasi Indonesia.

http://koran.kompas.com/read/xml/2009/07/30/03393745/terorisme.adalah.musuh.demokrasi.indonesia

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *