Wartawan “Upeti”, Bagaimana Instansi Menyikapinya? (1)

RADAR MALANG, Kamis, 4 Juni 2009

Habis Dapat Uang, Ngopi di Belakang Diknas

Kondisi Dinas Pendidikan (Diknas) di Kabupaten Malang yang berada di Jl Panarukan, Kepanjen, dalam beberapa hari ini agak berbeda. Ada protokoler yang cukup ketat bagi wartawan untuk menemui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Suwandi. Bahkan, disediakan buku tamu khusus untuk para pekerja pencari berita.

Lazuardi Firdaus

Buku bersampul kuning disodorkan kepada setiap wartawan yang datang ke kantor dinas pendidikan. Buku berukuran folio tersebut di depannya tertulis Buku Tamu Wartawan. Buku tamu untuk wartawan berbeda dengan buku tamu umum yang berwarna abu-abu.”Silakan isi saja Mas,” kata Alex Chandra Atmadja, koordinator keamanan dinas pendidikan yang merangkap penerima tamu.

Di dalam buku tamu yang mempunyai tebal sekitar1,5 centimeter tersebut terdapat nama ratusan wartawan. Mereka berasal dari beberapa media massa. Ada yang berasal dari Jombang, ada juga dari Surabaya, Mojokerto, Lumajang, Jember, dan daerah-daerah lainnya.

Saat Radar asyik mengamati isi buku kuning itu, tiba-tiba pria yang berstatus PNS golongan IID itu kembali bersuara. “Isi aja Mas. Nanti gampang kok. Sudah ada,” tambahnya. Maksud kata-kata “sudah ada” dari Alex itu adalah watawan yang mengisi buku tamu sudah disediakan uang.

Pria berusia 44 tahun yang baru satu bulan menjadi resepsionis tersebut menuturkan, setiap wartawan yang datang ke dinas, biasanya hanya meminta uang bensin. Karenanya, instansinya sudah menyiapkan beberapa amplop untuk orang yang mengaku wartawan.

Di dalam buku tamu pada kolom kepentingan rata-rata ditulis konfirmasi. Tapi, menurut Alex, itu hanyalah kedok. Sebab, pria yang juga tinggal di Jl Panarukan tersebut mengetahui benar, ada sebagian orang yang mengaku wartawan namun tak mempunyai media massa. Motifnya hanya untuk mencari uang.

Setelah diberi uang bensin, para oknum wartawan ini langsung ngacir. “Cara seperti ini cukup efektif untuk mengusir mereka. Sehingga mereka tak perlu mengganggu Bapak (Suwandi). Dalam setiap harinya ada 15 sampai 20 orang mengaku wartawan yang datang ke sini,” lanjut pria yang sebelumnya menjadi staf di bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).

“Itu tadi orang-orang yang mengaku wartawan. Dia sering datang ke sini. Kalau pagi biasanya mereka bergerombol di warung belakang,” ujar Alex sambil menunjukkan tangannya ke arah seseorang.

Satu bulan yang lalu, dirinya berada di staf PLS. Namun, karena banyak orang yang mengaku wartawan semakin membanjir, dirinya diberi tugas menjadi koordinator untuk menangkal mereka.

Dari pantauan Radar, di warung yang terletak di bagian belakang kantor dan berdekatan dengan parkir sepeda motor tersebut, memang terdapat beberapa orang yang berpakaian preman. Mereka-mereka itulah yang selama ini dianggap mencari upeti di dinas pendidikan.

Suwandi sendiri mengakui dirinya merasa terganggu dengan ulah pencari berita yang hanya meminta uang. Bila tak diberi uang, mereka biasanya membunyikan sepedanya keras-keras. “Bahkan ada beberapa dari mereka seperti orang mabuk. Nama korannya juga macam-macam,” ujar Suwandi, sambil menghela nafas.

Tak jarang, mereka itu sudah berada di kantor dinas pendidikan pada saat apel pagi. Mereka secara terang-terangan meminta uang kepada dirinya. Jika tak diberi, biasanya mereka mengikuti dirinya hingga ke mobil.

Jika diberi, maka dirinya akan dijadikan langganan. Ada beberapa wartawan model seperti ini yang dalam satu minggunya datang ke kantornya hingga 4 kali. Terpaksa dirinya memberi uang. “Saya dapat uang dari mana. Saya kan hanya mengandalkan gaji saja,” akunya.

Karena merasa terganggu dengan ulah dengan keberadaan wartawan upeti itulah, maka dirinya membatasi diri. Dampaknya, wartawan yang benar-benar ingin konfirmasi juga terkadang dicap sebagai wartawan yang ingin mencari upeti. “Anggapan orang (pegawai, Red) di sini, bila ada wartawan yang datang ke kantor adalah ingin meminta uang,” terang salah satu staf di dinas pendidikan.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Mamik Sri Utami juga menuturkan, dirinya menyiapkan dana khusus bagi mereka. Sebab, mereka tak segan-segan untuk meminta uang. Ada yang beralasan untuk makan, transportasi, ada juga yang beralasan untuk kegiatan jurnalistik.

Karena sudah paham dengan kebiasaan wartawan upeti yang terus berdatangan setiap harinya, maka dia juga menyediakan dana khusu. Besarannya beragam, tergantung siapa orangnya dan apa kepentingannya. Nilainya antara Rp 20 ribu hingga Rp 50 ribu. “Ini (pemberian uang, Red) sudah biasa kok Mas,” ujar Mamik.

Pemberian uang, tuturnya, dianggap juga sebagai bentuk persahabatan kepada para pencari berita. Namun, dia membantah bahwa pemberian uang itu sebagai sebuah bentuk tutup mulut kepada wartawan upeti agar tak memberitakan sisi negatif yang terjadi di dinas pendidikan.

Maklum, belanja dinas pendidikan di APBD Kabupaten Malang merupakan yang terbesar. Total pada 2009 ini jumlah belanja di pos dinas pendidikan sebesar Rp 617,86 miliar. Itu artinya, 40,9 persen dari total belanja APBD Pemkab Malang senilai Rp 1,5 triliun terserap di dinas ini. (*/ziz)

http://www.jawapos.com/radar/index.php?act=detail&rid=93372

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *