AJI Sesalkan Upaya Pemidanaan Wartawan Makassar

Senin, 02 Februari 2009 20:38 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Aliansi Jurnalis Independen menyesalkan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang berupaya memidanakan wartawan Makassar, Upi Asmaradhana. Upaya pemidanaan dengan cara melimpahkan berkas penyidikan kepada Kejaksaan Tinggi Makassar, Jumat pekan lalu.

Bekas konributor MetroTV itu dituduh mencemarkan nama baik bekas Kepala Polda Sulawesi Selatan Inspektur Jenderal Polisi Sisno Adiwijoyo. Ketua Umum AJI, Nezar Patria, mengatakan di negara demokratis seperti Indonesia saat ini, perbedaan pendapat harus diselesaikan dengan dialog.

“Bukan dengan pemenjaraan,” kata Nezar dalam siaran persnya yang diterima Tempo kemarin. Jika Sisno atau siapa pun yang tidak setuju dengan pendapat Upi, kata dia, seharusnya menjawab dengan argumen-argumen ilmiah. Namun malah melakukan langkah hukum dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Menurut Nezar, tindakan tersebut bukan hanya mematikan dialog publik, tetapi juga berpotensi melahirkan penyalahgunaan kekuasaan, “Mengingat posisi Sisno saat itu sebagai Kapolda Sulawesi Selatan,” katanya.

AJI meminta kepada penegak hukum, terutama kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, agar menggunakan haknya untuk melakukan deponeering (menghentikan) kasus hukum Upi. “Untuk melindungi kepentingan umum yang lebih besar, yaitu kebebasan berekspresi yang merupakan hak asasi dan hak konstitusional warga,” ujar Nezar.

Adapun terhadap Sisno, AJI meminta untuk bersedia mencabut pengaduan kasus ini. “Dan bersedia berunding”. Menurut dia, penyelesaian secara mediasi akan lebih menguntungkan kedua belah pihak, termasuk pihak Sisno.

Agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, AJI meminta Kepolisian Republik Indonesia mengawasi kasus ini. “Seharusnya penanganan kasus hukum dilakukan secara netral dan bebas dari kepentingan jabatan,” katanya.

Kasus bermula dari protes yang dilakukan Upi terhadap pernyataan Sisno bahwa penanganan kasus pers tidak perlu menggunakan mekanisme Undang-undang Pers. Atas tanggapan yang dilakukan dengan unjuk rasa itu, Sisno menanggapinya dengan melakukan tindakan hukum pidana. ALI ANWAR

http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2009/02/02/brk,20090202-158073,id.html

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *