RK Saja Belum Cukup Untuk Mengamankan Siaran

SENIN, 2 Februari 2009

Pembahasan nasib sembilan televisi lokal di Malang Raya masih harus menempuh jalur yang panjang. Tak terkecuali tiga televisi yang sudah mengantongi Rekomendasi Kelayakan (RK), yaitu PT Batu TV, PT Televisi Anak Kota Malang, dan PT Nusantara Damai (ND TV). Sebab, masih ada tahapan pelaksanaan Forum Rapat Bersama (FRB) antara Depkominfo dengan KPI yang akan menentukan apakah Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP Prinsip) diterbitkan atau ditolak.

Hal ini terungkap dalam Dialog Publik yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Malang di Hotel University Inn kemarin.

‘’RK itu belum menjadi jaminan bahwa televisi yang bersangkutan sudah aman. Sebab masih ada sejumlah tahapan lagi sampai akhirnya IPP maupun Izin Stasiun Radio (ISR) dikeluarkan,’’ ungkap Ditjen Postel Rahmad Widayana kepada Malang Post kemarin (Sabtu, 31/1).

Ia menuturkan, prosedur RK hanyalah rekomendasi yang dikeluarkan provinsi berdasarkan berbagai pertimbangan. Namun RK ini belum berbicara banyak untuk mengeluarkan izin operasional TV, sebab masih ada tahapan FRB.

Yang lebih penting lagi adalah pengurusan Izin Stasiun Radio (ISR) dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Sebab ISR dan IPP ini sudah diatur dalam master plan yang sudah baku. Jika ditemukan, tak ada jatah kanal untuk televisi yang bersangkutan, maka harus melalui alternatif lain yaitu ISR Sekunder. ‘’ISR ini bukan aturan tapi kebijakan baru yang diputuskan dan tidak ada dasar hukumnya. Karena kanal yang akan diberikan berada di luar master plan,’’ paparnya.

Penentuannya apakah stasiun televisi bisa mendapatkan ISR sekunder ini harus memperhatikan bahwa kanal yang digunakan belum digunakan lembaga penyiaran yang berhak sesuai master plan. Termasuk juga tidak menimbulkan gangguan.

Karena itu alternatif solusi atas permasalahan penyelenggaraan TV analog adalah implementasi penyiaran TV digital. Saat ini Ditjen Postel telah menyelesaikan kajian teknis master plan kanal TV Digital.

Sementara itu Ketua KPID Jatim Fajar Arifianto Isnugroho menuturkan, KPID mengeluarkan RK dengan pertimbangan yang matang. Seperti apakah perusahaan tersebut akan benar-benar prospektif di masa yang akan datang.

Sebab jangan sampai RK dikeluarkan pada perusahaan yang hanya bisa bertahan lima tahun saja. Untuk Malang Raya, saat ini sembilan lembaga penyiaran TV lokal Malang Raya yang sedang berproses izinnya ke KPID.

Untuk sementara mereka diminta off karena imbauan penertiban oleh Balmon. Yaitu Batu TV, TV Anak Kota Malang, Agropolitan Televisi, Malang TV, CR TV, Gajayana Televisi, Dhamma TV, dan JTV Malang. Sebenarnya pengajuan dilakukan 12 lembaga, namun saat pengecekan ke lapangan ditemukan fakta bahwa tiga perusahaan fiktif. Yaitu PT Malang Pendidikan TV (MP TV), PT Malang Rajawali (MR TV), dan PT Malang Global (MG TV).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama JTV Himawan Mashuri menuturkan, KPI harus bisa selektif memberikan izin kepada TV yang benar-benar prospektif dan tidak.

Meskipun sebenarnya potensi televisi lokal sangat bagus. Mengingat kekuatan lokal bisa menjadi andalan program mereka. Karena itu baginya semakin banyak televisi lokal yang tumbuh akan semakin bagus, karena persaingan diantaranya akan semakin kompetitif. (oci/avi) (rosida/malangpost)

http://malangraya.web.id/2009/02/02/rk-saja-belum-cukup-untuk-mengamankan-siaran/

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *