Harapan Siaran 10 TV Lokal-Nasional Tipis

Minggu, 01 Februari 2009

MALANG – Masyarakat sebaiknya tidak terlalu berharap bisa menikmati kembali lima televisi lokal dan lima televisi nasional untuk kembali siaran di Malang Raya. Sebab, sepuluh stasiun televisi itu masih harus berebut jatah izin siaran radio (ISR). Ditjen Postel tidak bersedia membuka kuota ISR (izin siaran radio) sekunder yang bisa diperebutkan sepuluh stasiun televisi tersebut.

Padahal, mengantongi ISR sekunder itu menjadi satu-satunya cara bagi kesepuluh televisi itu untuk bisa siaran sebelum 2013. Tahun 2013 adalah batas maksimal televisi analog (televisi yang ada saat ini) berpindah ke sistem digital.

“Untuk jatah berapa ISR sekunder yang bisa diterbitkan, tergantung forum rapat bersama (FRB). Kami tidak bisa menentukan,” kata Rahmat Widayana, kasubdit monitoring dan evaluasi frekuensi Ditjen Postel, kemarin. “Mekanisme FRB tergantung KPI dan Depkominfo,” sambungnya.

Menurut Rahmat, ISR sekunder adalah salah satu bentuk kebijakan guna mencegah masyarakat dirugikan akibat pelarangan siaran sepuluh stasiun televisi itu. ISR sekunder adalah izin penggunaan frekuensi radio di luar jatah frekuensi (master plan) yang telah ditetapkan di sebuah kota.

Risikonya, apabila ISR primer diterbitkan, maka pemegang ISR sekunder harus off air (mematikan siaran). “Kesempatannya cuma ISR sekunder. Meski kalau yang primer diterbitkan, yang sekunder kalah. Misalnya spacetoon itu televisi Jakarta yang memakai ISR sekunder jatah Purwakarta. Kalau di Purwakarta diterbitkan ISR primer, maka spacetoon harus off air,” kata Rahmat dalam dialog publik Penegakan Hukum dan Demokratisasi Penyiaran yang digelar UMM bersama AJI Malang ini.

Diterangkan Rahmat, ISR primer di Malang Raya telah penuh. Dari jatah tujuh ISR primer, sudah terpakai enam. Satu ISR sepertinya akan diperebutkan oleh Batu TV dan Televisi Anak Kota Malang. Sebab, dua televisi itu telah mengantongi RK (rekomendasi kelayakan) dari KPID Jatim. “Apakah nanti sampai ke ISR sekunder, tergantung FRB,” katanya.

Imawan Mashuri, ketua umum Asosiasi Televisi lokal indonesia (ATVLI) 2008-2012 menyerukan agar pemerintah dan KPID memberikan porsi lebih besar kepada televisi lokal. Menurutnya, daerah berhak untuk tampil dan menonjolkan kelebihan daerahnya. Selama ini, warga kesulitan tampil dan mengekspresikan dirinya di televisi nasional. Oleh karena itu, televisi lokal jadi pilihan. “Kami membesarkan hati para pemilik televisi lokal agar tetap semangat. Sebab, daerah itu memiliki potensinya sendiri,” katanya.

Pemberian prioritas kepada televisi lokal termasuk dalam hal pembagian kue iklan. Menurutnya, porsi iklan nasional cukup 40 persen saja. Sedangkan, yang 60 persen untuk televisi lokal. “Cukuplah selama ini mereka (televisi nasional) mengambil porsi besar. Saatnya lokal konten lebih dikedepankan,” kata komisaris utama JTV ini. (yos/lia)

http://www.jawapos.com/radar/index.php?act=detail&rid=62195

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *